Makalah Ekonomi Koperasi

Nama: Dina Audina
NPM: 12213535
Kelas: 2EA18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Seperti kita ketahui bersama bahwa koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di Kampung Rochdale. Namun sebelum koperasi mulai tumbuh dan berkembang sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadinya revolusi industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis.
Setelah berkembang di Inggris koperasi menyebar ke berbagai Negara baik di Eropa daratan, Amerika, dan Asia termasuk ke Indonesia. Pada dasarnya koperasi digunakan sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan persoalan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Koperasi sebenarnya sudak masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A.Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Pada umumnya orang menganggap koperasi adalah sebagai organisasi sosial, yaitu melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak mencari keuntungan. Ada juga yang mengatakan bahwa koperasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya saja. Dan yang lebih ekstrim mengatakan bahwa koperasi itu hanya kemakmuran pengurusnya saja. Kami kira ini anggapan atau pemikiran yang keliru. Karena sebenarnya koperasi adalah bentuk kegiatan usaha yang paling ideal di mana anggotanya, juga bertindak sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sekaligus sebagai pemilik. Dalam kontenks Indonesia, koperasi merupakan bentuk usaha yang syah, yang keberadaannya diakui dalam UUD-1945. Awalnya keberadaan koperasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok para anggotanya, sehingga hanya ada koperasi konsumsi atau single purpose. Namun dalam perkembangannya fungsi koperasi menjadi bermacam-macam antara lain sebagai tolak ukur kegiatan usaha, sebagai bentuk usaha baru, dan sebagai alternatif kegiatan usaha.

BAB II

1.2 TELAAH PUSTAKA

Konsep Koperasi

Konsep kopersai terbagi menjadi tiga, yaitu :

A.      Konsep koperasi barat

2. Konsep koperasi sosialis
3. Konsep koperasi Negara berkembang

A.    Konsep Koperasi Barat

Koperasi merupakan  organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi  maupun perusahaan koperasi.

B.     Konsep Koperasi Sosialis

Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis

C.    Konsep Koperasi Negara Berkembang

Koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.

Perbedaan dengan Konsep Sosialis :

• Konsep Sosialis : tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan probadi ke pemilikan kolektif
•  Konsep Negara Berkembang : tujuan koperasi adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.

Latar belakang timbulnya aliran koperasi

Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi

1. Aliran Koperasi
2. Aliran Yardstick

Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal. Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi. Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri

3.      Aliran Sosialis

4. Aliran Persemakmuran

Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.

.    Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi menurut:

Definisi ILO

Terdapat 6 elemen yang didukung dalam koperasi, yaitu:

·         Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

·         Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan

·         Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

·         Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis

·         Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

·         Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

Definisi Arifinal Chaniago (1984)

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Definisi P.J.V. Dooren

There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of number, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective.

Definisi Hatta (Bapak Koperasi Indonesia)

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’.

Definisi Munkner

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong royong.

Definisi UU No. 25/1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Sejarah Lahirnya Koperasi

Ø  1844 di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini. Th 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit

Ø  1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS)

Ø  1818 – 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffesen

Ø  1808 – 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze

Ø  1896 di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang. Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto.
Atau dalam bahasa Inggris “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants”

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1.3 Analisis

Evaluasi Keberhasilan Koperasi Dilihat dari Sisi anggota

I.    Efek-Efek Ekonomis Koperasi

Salah satu hubungan penting yang harus dilakukan koperasi adalah dengan para anggotanya, yang kedudukannya sebagi pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Motivasi ekonomi anggota sebagi pemilikakan mempersoalkan dana (simpanan-simpanan) yang  telah diserahkannya, apakah menguntungkan atau tidak. Sedangkan anggota sebagai penggunaakan mempersoalkan kontinuitas pengadaan kebutuhan barang-jasa, menguntungkan tidaknya pelayanan koperasi dibandingkan penjual/pembeli diluar koperasi.

II.    Efek Harga dan Efek Biaya

Partisipasi anggota menentukan keberhasilan koperasi.  Sedangkan tingkat partisipasi anggota dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya: Besarnya nilai manfaat pelayanan koperasi secara utilitarian  maupun normatif.

Motivasi utilitarian sejalan dengan kemanfaatan ekonomis. Kemanfaatan ekonomis yang dimaksud adalah insentif berupa pelayanan barang-jasa oleh perusahaan koperasi yang efisien, atau adanya pengurangan biaya dan atau diperolehnya harga menguntungkan serta penerimaan bagian dari keuntungan (SHU) baik secara tunai maupun dalam bentuk barang.

III.    Analisis Hubungan Efek Ekonomis dan Keberhasilan koperasi

Keberhasilan koperasi ditentukan oleh salah satu faktornya adalah partisipasi anggota dan partispasi anggota sangat berhubungan erat dengan efek ekonomis koperasi yaitu manfaat yang di dapat oleh anggota tsb.

1.4 Pembahasan.   

Tujuan Koperasi

Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3

1.      Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional

2.      Koperasi adalah suatu unit kegiatan untuk memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membagi tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945

  Prinsip-prinsip koperasi

·      Prinsip-prinsip Munkner

·      Prinsip Rochdale

·      Prinsip Raiffeisen

·      Prinsip Herman Schulze

·      Prinsip ICA

·      Prinsip / Sendi Koperasi Menurut UU No. 12 / 1967

·      Prinsip Koperasi UU No. 25 / 1992

Jenis-jenis dan Bentuk Koperasi

I.    Jenis koperasi

a)      JenisKoperasi MenurutPP 60 Tahun1959

• Koperasi Desa

• Koperasi Pertanian

• Koperasi Peternakan

• Koperasi Perikanan

• Koperasi Kerajinan/Industri

• Koperasi Simpan Pinjam

• Koperasi Konsumsi

b)      Jenis Koperasi Menurut Teori Klasik

• Koperasi pemakaian

• Koperasi penghasil atau Koperasi produksi

• Koperasi Simpan Pinjam

2.      Bentuk koperasi  (Sesuai   PP No. 60  Tahun1959)

Terdapat 4  bentuk Koperasi, yaitu:

a. Koperasi Primer

b. Koperasi Pusat

c. Koperasi Gabungan

d. Koperasi Induk

Dalam hal ini, bentuk Koperasi masih dikaitkan dengan pembagian wilayah administrasi

3.      Bentuk koperasi (Administrasi pemerintahan; PP 60 Tahun1959)

•Di tiap desa ditumbuhkan Koperasi Desa

•Di tiap Daerah Tingkat II ditumbuhkan Pusat Koperasi

•Di tiap Daerah Tingkat I ditumbuhkan Gabungan Koperasi

•Di Ibu Kota ditumbuhkan Induk Koperasi

4.       Koperasi primer dan sekunder

• Koperasi Primer merupakan Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang–orang.

• KoperasiSekunder merupakan Koperasi yang anggota-anggotanya adalah organisasi koperasi.

Permodalan Koperasi

I.    Konsep modal

• Modal  merupakan sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha Koperasi.

– Modal jangka panjang

– Modal jangka pendek

•Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten.

a.       Sumber-sumber modal koperasi

A.  sumber-sumber modal koperasi (UU NO. 12/1967)

•Simpanan Pokok

•Simpanan Wajib

•Simpanan Sukarela

•Modal Sendiri

b.      Sumber-sumber modal koperasi  (UU No. 25/1992)

•Modal sendiri (equity capital)

Modal sendiri (equity capital) , bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi/hibah.Modal pinjaman

•Modal pinjaman (debt capital)

 ( debt capital), bersumber dari anggota, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

            Koperasi sebenarnya memiliki peluang seiring dengan krisis yang terjadi di indonesia dan asia pada umumnya. Kegagalan industri besar untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjut, memberikan peluang bagi koperasi untuk menyatakan dirinya sebagai fundamental / pendorong perekonomian . untuk menggapai peluang itu dan menempatkan koperasi sebagai soko guru diperlukan perubahan radikal ( merubah diri akar masalah ) dan komperatif.yang harus di benahi segera.

Tujuan dari koperasi sendiri adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual, hal ini dapat terlihat dari bagaimana sistem dan prinsip koperasi yang mudah sehingga tidak menyulitkan anggota untuk mencapai tujuan dari koperasi itu sendiri. Namun minat masyarakat yang kurang untuk ikut serta di dalam koperasi sangat kecil, hal tersebut dikarenakan masih banyak sekali individu yang menganggap koperasi merupakan lembaga keuangan nonbank yang tidak eksis atau peringkat dua.

Mengapa demikian? Kurangnya partisipasi masyarakat dan sistem yang apik serta menarik yang menyebabkan sangat sedikitnya peminat terkhusus di Indonesia. Padahal koperasi memiliki fasilitas yang lengkap untuk membantu memenuhi kebutuhan anggotanya. Perlunya peran pemerintah untuk membantu menumbuhkembangkan minat masyarakat terhadap koperasi sangat penting dilakukan.

Adapun Kewajiban-kewajiban pemerintah dalam mendorong kehidupan berkoperasi adalah sebagai berikut :
1. Memberikan Bimbingan
Bimbingan itu dengan maksud untuk menciptakan iklim dan kondisi yang memungkinkan gerakan koperasi akan tumbuh dan berkembang antara lain dengan jalan pendidikan dan penyuluhan.
2. Menyelenggarakan Pengawasan
Dimaksudkan untuk menyelamatkan dan mengamankan kepentingan, baik bagi perkumpulan koperasi itu sendiri maupun pihak lain atau eksternal.

3. Pemberian Fasilitas

Fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah untuk koperasi dalam bentuk :
• Pemberian sesuatu baik yang berupa uang, sarana, ataupun jasa
• Pemberian keistimewaan baik yang berupa keringanan, ataupun kekuatan dalam lalu lintas hukum.

Kebijaksanaan yang tersendiri tentang perkreditan termasuk syarat-syarat kredit yang mudah dan ringan untuk memajukan usaha-usaha koperasi, fasilitas dalam bidang produksi, distribusi dan sebagainya.

Perlindungan Pemerintah, yaitu untuk memberikan pengamanan dan keselamatan kepentingan koperasi, serta mamberi perlindungan nama koperasi agar nama koperasi tidak dipergunakan untuk maksud menyalahi asas dan sendi dasar koperasi dan nama baik koperasi.
Poin-poin di atas sangat penting bagi perkembangan koperasi khususnya di indonesia.

SARAN

1.      Untuk menggalang efektifitas program Ekonomi Kerakyatan sayapun tergerak
untuk memberikan masukan (tidak masalah didengar atau tidak didengar).
Pada tingkat nasional nantinya semua program bantuan untuk unsur ekonomi
kerakyatan (pengusaha, koperasi) akan dimonitor dan diawasi oleh DPER
seperti yang diberitakan oleh media masa.

2.      Pada tingkat provinsipun perlu dibentuk juga semacam badan koodinator,
katakan namanya Badan Koordinator Ekonomi Kerakyatan (BKEK), dan di
tingkat Kabupaten semacam Badan Pengawas Ekonomi Kerakyatan (BPEK).
Kedua badan ini perlu diisi oleh tokoh Muspida, tokoh agamawan, tokoh
universitas. Tugas lembaga ini dapat berfungsi sebagai alat monitor
efektivitas program, auditor para pengusaha dan Koperasi yang memperoleh
bantuan. Untuk independesi kerja badan ini, maka BPEK bertanggung jawab
kepada BKEK, kemudian BKEK langsung bertanggaung jawab kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPER, karena program bantuan menggunakan
uang negara.

3.      Tenaga auditor lapangan dapat dipakai tenaga-tenaga universitas terutama
dari jurusan akuntansi. Jadi pekerjaan badan ini akan melibatkan secara
langsung pembinaan 2 fungsi: yaitu fungsi bisnis dan
fungsi moral.

4.      Kalau saja program ekonomi kerakyatan ini berjalan baik, maka akan
teratasi 3 hal pokok, yaitu: 1. penciptaan "enterpreneurship" di
kalangan pengusaha kecil dan koperasi yang pancasilais, sebagai cikal
bakal pengusaha besar nantinya; 2. penciptaan lapangan kerja baru untuk
mengurangi pengangguran; 3.Penciptaan sistem kehidupan sosial yang baru,
yaitu sistem koordinasi terpadu antara agamawan, pengusaha, muspida dan
tokoh pendidikan (universitas) dalam suatu lembaga resmi.

5.      Demikian juga pada setiap Koperasi nantinya, pengurus perlu berisikan
tokoh pendidikan, tokoh agamawan dan masyarakat. Sehingga pat gulipat
dalam trik-trik bisnis yang tidak sehat akan bisa dihindari, karena
semua pihak ikut mengawasi jalannya Koperasi.

6.      Kita dapat melihat suatu
cita-citas harmonisasi kehidupan sosial yang seimbang dari ide di atas,
karena dinamika sosial akan muncul bila Ekonomi Kerakyatan dibentuk utuk
pengembangan bisnis dan moral sekaligus bagi masyakarat kecil. Kalau
berhasil, 10 tahun lagi masyakarat Indonesia akan malu bila melakukan
korupsi atau sifat-sifat KKN lainnya.

BAB V

Referensi

Daftar Pustaka:

Rusidi, Prof. Dr. Ir. MS dan Maman Suratman, Drs. MSi : Bunga Rampai 20 Pokok Pemikiran Tentang Koperasi, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Bandung, 2002

http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_1893/title_sejarah-koperasi-perkembangan-di-indonesia/

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/01/23/0004.html